Wabup: Merangin Usulkan 270 Orang CPNS dan PPPK

PENULIS : TEGUH
EDITOR : WAHYU NUGROHO

Baca Juga: Nasib Guru Non-PNS Terancam, Zola Akan Berjuang Mati-Matian

INFOJAMBI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin telah mengusulkan sebanyak 270 orang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut ditegaskan Wabup Merangin H Mashuri pada Rabu (31/7/2019), di sela-sela rapat koordinasi (Rakor) perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020-2024 dan pengadaan ASN 2019 di Hotel Bidakara Jakarta.

Baca Juga: Honorer Damkar Bungo "Ogah" Ikut Seleksi

‘’Sebanyak 270 orang yang kita usulkan itu, sebanyak 30 persen untuk penerimaan CPNS dan 70 persen untuk PPPK. Usulan kita itu telah diterima Pemerintah Pusat, tinggal menunggu persetujuan saja,’’ujar Wabup.

Usulan penerimaan CPNS dan PPPK tersebut lanjut wabup, diprioritaskan untuk mengisi posisi tenaga Pendidikan dan Kesehatan yang memang masih dianggap kurang untuk Kabupaten Merangin.

Baca Juga: Terima Pegawai Lagi, Romi Jamin Fair, Jujur, Tanpa Intervensi

Ditanya mengapa hanya mengusulkan sebanyak 270 orang? Wabup menjawab, jumlah itu disingkronkan dengan jumlah ASN Kabupaten Merangin yang telah pensiun, jumlahnya jika dihitung dari 2014 sebanyak 270 orang.

Sementara itu Meneri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Syafrudin dalam sambutannya mengatakan, rakor bertujuan untuk memformulasikan SDM Aparatur.

SDM Aparatur terang Syafrudin, merupakan aset utama dalam organisasi guna mewujudkan ASN berkelas dunia. Untuk mewujudkan Smart ASN, perlu dilakukan rekrutmen bertahap, guna menyaring ASN yang berkeahlian.

‘’Pengembangan ASN menjadi kunci untuk menjawab dinamika tantangan terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi,’’ujar Menpan RB pada rakor yang dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Selain itu juga tampak hadir pada rakor yang berlangsung sehari itu, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di Instansi Pusat serta para bupati, walikota atau yang mewakili.***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com