Wagub Apresiasi Upaya Baleg DPR RI

KOTAJAMBI – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar, mengapresiasi upaya Badan Legislasi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, diantaranya RUU Perkelapasawitan dan RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

“Kedua RUU tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan Provinsi Jambi,” kata Wagub dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi RI ke Provinsi Jambi, dalam rangka Penyebarluasan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2017 dan Perubahan Program Legislasi Nasional 2015 – 2019, di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Rabu (22/2) siang.

Wagub mengatakan, komoditi kelapa sawit merupakan primadona Provinsi Jambi. RUU Perkelapasawitan sangat penting bagi Provinsi Jambi, dengan harapan keberadaan Undang-Undang Perkelapasawitan kelak pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha kelapa sawit semakin sejahtera, terutama masyarakat petani sawit.

Terkait masuknya RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Prolegnas Tahun 2017, Wagub mengungkapkan,, keberadaan masyarakat adat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi. Banyak kearifan lokal perlu diakomodir, yang tentunya akan menjaga kelestarian adat-istiadat masyarakat dan di sisi lain menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pada 2016 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lima lokasi berada di Provinsi Jambi, yaitu Masyarakat Adat Marga Serampas atas Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin, Masyarakat Adat Air Terjun atas Hutan Adat Bukit Sembahyang (39 Ha) Kabupaten Kerinci, Masyarakat Adat Sungai Deras atas Gutan Adat Bukit Tinggi (41 Ha) Kabupaten Kerinci, Masyarakat Adat Tigo Luhah Permenti atas Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang berenam (252 Ha) Kabupaten Kerinci, dan Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan atas Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha) Kabupaten Kerinci.

Wagub berharap kedua RUU tersebut menjadi UU, selain RUU lainnya dalam Prolegnas. Untuk itu, ujar Wagub, Pemerintah Provinsi Jambi beserta pihak-pihak terkait akan menyampaikan masukan-masukan terkait kedua RUU dimaksud.

Pimpinan Rombongan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Subagyo menyatakan, dengan sosialisasi yang dilakukan Baleg diharapkan terjalin komunikasi dengan daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan RUU yang akan dibahas supaya menjadi UU.

Firman mengatakan, RUU Perkepalasawitan sangat penting karena kelapa sawit merupakan salah satu potensi besar penerimaan negara di luar migas, namun belum ada UU yang mengaturnya dengan baik, dari hulu sampai hilir.

Dalam tahun 2017 terdapat 49 RUU Program Legislasi Nasional. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang berkaitan dalam RUU Perkelapasawitan.

Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Asisten Bidang Pemerintaahan Asnawi AB dan Plt Kepala Biro Pemerintahan Yazirman, Wakil Ketua LAM Provinsi Jambi, perwakilan dari Askindo (Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia) Provinsi Jambi, perwakilan perusahaan pertambangan, dan undangan lainnya. (infojambi.com/DD)

Laporan : Mustar/Yudi

 

Kategori Provinsi

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.