Wagub Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Protokoler dan Keuangan DPRD

KOTAJAMBI — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi , Rabu (12/7), di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Wagub menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji Ranperda tersebut. “Sekarang ini baru saja disampaikan, nanti akan kami jawab. Pemerintah akan mempelajari dan mengkaji Ranperda ini, saya dan gubernur beserta seluruh jajaran akan mempertimbangkan dan setiap pertanyaan akan kami jawab, kita tunggu beberapa waktu lagi,” ujar Wagub.

Dalam nota pengantar Ranperda yang dibacakan oleh H.Hasan Ibrahim,S.PdI dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pimpinan dan aggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administrasi.

Dewan mengemukakan, Ranperda tersebu disampaikan untuk dapat menjalankan kesinambungan pengelolaan pemerintah daerah, perlu ditunjang kesejahteraan yang memadai. "Peraturan ini selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dewan dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, peningkatan kualitas produktivitas, kinerja DPRD juga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan," ujar Hasan Ibrahim.

“Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta belanja pendukung DPRD akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. ”Maka tanggal 2 Juni 2017, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja pendukung DPRD,” tambah Hasan Ibrahim.

Dewan menjelaskan, berdasarkan tiga prinsip utama yaitu prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang, dan prinsip proporsional, dan atas dasar tersebut maka DPRD Provinsi Jambi mengusulkan Ranperda Inisiatif tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi dan akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. (infojambi.com/***)

Penulis : Maria || Foto : Kamarul Zaman