Wagub Minta Hilangkan Kampanye Berbau SARA dan Ujaran Kebencian

INFOJAMBI.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar minta untuk menghilangkan kampanye yang berbau suku, agama, ras, antar golongan (SARA) serta kampanye yang mengandung ujaran kebencian.

Pernyataan ini disampaikan Wagub dalam Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2018, dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak 2018, di Balai Siginjai Mapolda Jambi, Senin (29/1/2018).

Wagub menjelaskan, sesuai arahan Mendagri, tidak ada lagi kampanye berlatar dan menyinggung aspek suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam pilkada 2018. Harus ada ketegasan pihak terkait untuk mencegah terjadinya hal ini.

Wagub mengatakan, pemerintah mengingatkan KPU, Bawaslu dan aparat untuk bertindak tegas jika ada kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian.

"Kampanye harus adu konsep atau gagasan memajukan kesejahteraan masyarakat daerah,” tegas Wagub.

Waktu penyelenggaraan pilkada berdekatan dengan pemilu nasional yang akan menentukan kepemimpinan nasional pada 2019.

Wagub minta seluruh jajaran setiap provinsi, kabupaten/kota melakukan koordinasi ke seluruh daerah agar pilkada berjalan lancar.

Wagub berharap pilkada di Provinsi Jambi berjalan aman dan kondusif. Selama ini pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi berjalan aman dan diharap dengan sinergi dalam bekerja akan menciptakan suasana yang aman, lancar dan kondusif.

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS menyatakan, seluruh pemangku kepentingan sepakat pilkada 2018 berjalan aman, lancar, tidak lagi seperti tahun-tahun dulu.

"Semua harus waspada potensi yang bisa menyebabkan gangguan keamanan. Kami persiapkan pembelajaran upaya pengamanan dalam menghadapi pemilukada dimulai dengan deteksi dini setiap perkembangan di tengah masyarakat dengan melakukan pertemuan, pemetaan, pemantauan terhadap situasi dan kerawanan sosial yang bersumber dari proses tahapan Pemilukada. Selanjutnya, lakukan pendalaman terhadap berbagai komponen masyarakat, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan para peserta Pilkada," terang Kapolda.

Kapolda menyatakan, akan dibentuk Satgas Pemilukada. "Kita akan membuat Satgas Pemilukada damai, kita akan melibatkan aparat-aparat keamanan KPU, Bawaslu, TNI, Kejaksaan, dan parpol yang terlibat sebagai pendukung di 3 kabupaten/kota ini. Jadi nanti akan sosialisasi ke wilayah, akan kami minta bantuan dari pemerintah provinsi untuk segera direalisasikan," tutur Kapolda.

Di lapangan, lanjut Kapolda, juga akan dilaksanakan cipta kondisi agar terjadi keamanan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam terwujudnya keharmonisan bagi para peserta pemilukada.

Ketua Tim Asistensi dan Supervisi, Irjen Pol Dr R Sigit Tri Hardjanto SH MSI menyatakan, ada dua kegiatan utama yaitu asistensi dan supervisi kegiatan, yang dimaksudkan untuk meninjau langsung kesiapan Polri dalam menghadapi perbedaan serta menyamakan persepsi tentang upaya Polri menghadapi berbagai potensi permasalahan, sehingga diharapkan keseluruhan penyelenggaraan pilkada bisa berjalan aman lancar dan demokratis.

Semua memahami pilkada merupakan polarisasi masyarakat yang dilegalkan, masyarakat akan terpisah-pisah karena adanya perbedaan kepentingan dalam memilih pemimpin yang di daerah pada Pilkada 2018.

Untuk itulah dibentuk tim asistensi dan supervisi yang salah satu tugasnya membantu untuk mengingatkan pemetaan konflik, memberikan masukan dan tingkatannya, mitra diskusi saat terjadi sesuatu hal apa yang dilakuka. Intinya, tim asistensi mengingatkan dan menjadi Mitra Polda supaya pelaksanaan pengamanan Pilkada bisa berlangsung dengan baik. (Maria - Jambi)