Wagub Minta Kualitas Pengawasan Daerah Ditingkatkan

INFOJAMBI.COM — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar, minta kualitas pengawasan daerah terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemerintah se-Provinsi Jambi, di Inspektorat Provinsi Jambi, Kamis (21/12/2017).

Rakor itu mengusung tema sinergitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat penegak Hukum) dalam mengawal pembangunan daerah.

Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana tercermin dalam salah satu misi RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Dia berharap terus menjadi perhatian seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Seiring dengan upaya-upaya tersebut, diperlukan komitmen kuat, baik dari para pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan maupun aparat pengawas, melalui pembinaan secara intensif pada setiap kegiatan di perangkat daerah.

“Kita harus membangun komitmen koordinasi dan sinergitas, baik program, materi, jadwal dan fokus pengawasan inspektorat se-Provinsi Jambi,” ujar Fachrori.

Wagub menjelaskan, peran inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah, bukan profesi pelengkap pemerintahan. Tapi sangat penting, terutama menjamin kualitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.

Selain itu untuk memberikan pelayanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah berkoordinasi dan berkonsultasi, terkait kepastian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberi arahan tertulis berdasarkan aturan yang jelas.

“Jangan sekali-kali menggunakan asumsi masing-masing yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda,” pesan Fachrori.

Menurut Wagub, inspektorat mempunyai tanggung jawab besar terhadap permasalahan yang timbul, akibat kurangnya pembinaan. Kepada inspektur provinsi, kabupaten/kota agar mengambil langkah strategis.

“Posisikan inspektorat sebagai konsultan yang menjamin berjalannya suatu kegiatan secara baik dan benar, sesuai aturan. Jangan sampai permasalahan terjadi baru inspektorat mencari penyebabnya,” ungkap Wagub.

Wagub mengingatkan APIP peka terhadap isu yang berkembang dan perlu menjadi perhatian inspektorat, seperti pelaksanaan Dana Desa, BOS, DAK, pengawasan bidang pendidikan, kesehatan dan perizinan, serta menelusuri kemungkinan pelaksanaan pengawasan terpadu, baik dengan inspektorat jenderal kementerian maupun kabupaten/kota.

Wagub minta seluruh instansi menindaklanjuti berbagai temuan secara serius, baik temuan dari internal maupun eksternal auditor, tidak sekali-kali mengabaikan temuan hanya karena temuan bersifat administratif, serta meningkatkan kualitas aparat pengawas, baik auditor, P2UPD maupun aparat pendukung lainnya.

Inspektur Provinsi Jambi, Dr Kailani SH M.Hum menyampaikan, dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah, hasil pengawasan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pengambil keputusan.

Kailani mengatakan, Inspektorat merupakan satu jajaran yang saling menguatkan bagi pelaksanaan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

Kailani mengemukakan, inspektorat memperkuat bobot pengawasan serta menghindari potensi kesalahan dan kelemahan, sehingga laporan keuangan OPD akan lebih baik, dan dengan demikian diharapkan bisa memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Mustar Hutapea)