Wagub : Pemerintah Padukan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Modern

KOTAJAMBI — Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fachrori Umar, menyatakan bahwa pemerintah memadukan pelayanan kesehatan tradisional dan modern, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam Pertemuan Advokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, di Hotel Odua Weston Jambi, Kamis (20/04/2017) pagi.

Wagub memengharapkan dapat dilakukan sinergi dan sinkronisasi, serta kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan permasalahan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan tradisional.

Wagub menyampaikan, hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan dibidang kesehatan merupakan rangkaian kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. “Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi,” ujar Wagub.

Wagub mengatakan, penggabungan pelayanan kesehatan tradisonal di rumah sakit dan Puskesmas merupakan suatu bentuk pelayanan integrasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti adanya pelayanan akupresur dan akupuntur di rumah sakit dan Puskesmas.

“Kita mengetahui bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang telah dimanfaatkan sejak dahulu sebelum berkembangnya pelayanan kesehatan konvensional. Berkembang pesatnya pelayanan kesehatan konvensional sekarang ini, tidak mengurangi minat masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tradisional,” kata wagub.

Wagub menjelaskan, pelayanan kesehatan tradisional kedepannya, harus bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional, dan dengan adanya sinergitas ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan manfaat yang menggunakan satu jenis pengobatan saja.

“Beberapa masalah yang perlu kita atasi saat ini adalah masih kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional dan belum diakuinya program pelayanan kesehatan tradisional oleh beberapa pihak Puskesmas maupun pihak rumah sakit,” ungkap Wagub.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan, masih rendahnya cakupan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional dan juga program selfcare mandiri melalui kegiatan penanaman tanaman obat keluarga belum terlaksana dengan baik serta masih adanya puskesmas yang petugasnya sudah dilatih akupresur mengalami pindah tugas yang membuat pelayanan kesehatan menjadi terhambat.

Direktur Direktorat Jenderal Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dra.Meinarwati,Apt,M.Kes menyampaikan, pelayanan kesehatan tradisional sekarang sudah mulai marak dimana-mana tapi tidak jelas mengikuti aturan yang mana sehingga harus diatur dengan baik, pelayanan kesehatan tradisional ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

“Kita berusaha melindungi masyarakat, apapun bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus aman, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 telah dijelaskan mana yang boleh memberikan pelayanan kesehatan tradisional dan mana yang tidak boleh,” kata Meinarwati.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar,SKM,M.Kes mengatakan, pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan atau perawatan dengan mengacu kepada pengalaman dan keterampilan secara turun-menurun yang dapat dipertanggungjawabkan serta diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional ditengah tengah masyarakat telah dikenal pada masyarakat sejak lama dan terus berkembang, baik dengan cara pengobatan maupun ramuan asli Indonesia. Masyarakat telah menjadikan pelayanan kesehatan tradisional ini sebagai alternatif penyembuhan dan pengobatan terhadap penyakit,” pungkas Raflizar.