INFOJAMBI.COM – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai resmi menerima audiensi strategis dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, Nerlince Wamuar, di Jakarta pada Jumat (2/10/2026) lalu.
Pertemuan ini digelar dalam rangka menyerahkan berkas persetujuan serta meminta dukungan politik kelembagaan dari DPD RI guna mempercepat realisasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.
Baca Juga: Bali Didorong Jadi Pelopor Gerakan Pilah Sampah Nasional
Yorrys menyambut baik langkah cepat MRP dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku di pusat.
"Persetujuan MRP tidak terlepas dari pentingnya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dalam aspek politik, administratif, hukum, sosial dan budaya, serta sumber daya manusia, " kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2026)
Baca Juga: Diduga Korban TPPO di Madagaskar, Haji Uma Desak Kemenlu Lindungi dan Pulangkan 49 WNI
Dalam kesempatan tersebut, Yorrys mengapresiasi kesiapan dokumen formal pemekaran yang telah diselaraskan dengan amanat UU Otonomi Khusus (Otsus). Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal di Papua serta membangun komunikasi intensif dengan tiga lembaga kunci penentu kebijakan, yaitu Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.
Mengingat usulan DOB Papua Utara sudah masuk dalam daftar panjang (long list) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029, Yorrys optimistis wilayah pemekaran baru ini akan segera terwujud demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga: DPRD RI Himpun Aspirasi Implementasi UU HKPD di Surakarta demi Kawal Kebijakan Fiskal Daerah
Sementara itu, Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Jakarta adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat adat Saireri mendapat pengawalan politik yang kuat. Pemekaran ini didasarkan pada tiga komitmen Utama. Yakni perlindungan hak ulayat, pengarusutamaan OAP di berbagai sektor, serta transparansi pengelolaan dana otsus untuk pendidikan dan kesehatan. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
