INFOJAMBI.COM — Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah strategis dalam menata ruang dan meningkatkan kepatuhan administrasi bangunan. Upaya ini diwujudkan melalui percepatan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG), diawali apel kesiapan pendataan bangunan.
Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana. Ia menegaskan, transformasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG bukan sekadar perubahan nama, melainkan reformasi birokrasi untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat.
Baca Juga: Apel Perdana, Wawako Tekankan Peningkatan Disiplin ASN Pemkot Jambi
Target besar ditetapkan dengan sasaran 250.000 bangunan di Kota Jambi segera memiliki dokumen PBG yang sah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem sebelumnya.
“Kami melakukan pendataan ini agar ada kemudahan dalam membuat izin. Targetnya, proses bisa selesai dalam waktu 2 jam,” ujar Maulana di hadapan petugas, Kamis 12 Februari 2026.
Baca Juga: Kegiatan Offroader Memperebutkan Piala Walikota Jambi
Kemudahan ini didukung sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan masyarakat memantau proses perizinan secara mandiri. Pemerintah juga menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dapat diakses publik untuk menjamin transparansi.
Maulana menginstruksikan seluruh petugas lapangan dan lurah agar turun langsung ke masyarakat dengan pendekatan persuasif. Edukasi harus diberikan bahwa PBG hadir bukan untuk mempersulit, melainkan melindungi bangunan dan penghuninya.
Baca Juga: Kunjungan Rutin Wakil Walikota
“Saya minta petugas mengedepankan sisi humanis. Jaga integritas dan nama baik Pemerintah Kota Jambi. Hindari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Meski memberikan kemudahan, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat agar patuh pada aturan tata ruang. Bangunan di zona terlarang seperti drainase, sungai, maupun bahu jalan tidak akan ditoleransi karena mengancam keselamatan lingkungan.
Selain aspek legalitas, pendataan PBG yang akurat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Data valid akan mempermudah optimalisasi pajak daerah secara adil dan proporsional.
Pajak yang terkumpul nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program sosial yang menyentuh kebutuhan warga.
Dengan pendataan menyeluruh, Walikota optimis visi Kota Jambi Bahagia dapat terwujud. Reformasi perizinan ini diharapkan menjadi magnet investasi sekaligus menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
-1.jpg?width=336&height=188)
