Zola Optimis Pilkada Aman, Jangan Sampai Ada Politik Uang

JAKARTA - Gubernur Jambi, Zumi Zola, mengklaim, secara umum kondisi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di Provinsi Jambi berjalan baik. Pilkada kali ini diikuti tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun dan Tebo.

Klaim tersebut disampaikan Zumi Zola, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa malam. Sebelum ada rapat ini, Zola sudah rapat dengan semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada Serentak di Provinsi Jambi.

"Sebelumnya saya mengundang semua yang terlibat. Kami ingin mendapatkan informasi kondisinya seperti apa. Hasil pertemuan itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Sejauh ini berjalan aman. Harapan kita, sampai selesai tetap aman,” ujar Zola.

Zola mengemukakan, terwujudnya kondisi yang aman dan terkendali tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk netralitas para PNS, seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Zola menekankan supaya semua pihak terkait menjalankan sesuai aturan, termasuk untuk tidak melakukan politik uang. Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja.

"Saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab pelaksana yang terlibat, tapi juga semua calon. Arahan ini harus diikuti para calon, karena pengantinnya adalah para calon,” kata Zola.

Terkait pemilih yang tidak memiliki e-KTP, Zola menyatakan, ada surat keterangan yang diberikan instansi terkait kepada masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak memiliki e-KTP. Namun surat ini jangan menjadi potensi masalah pasca pemilihan.

“Hati-hati mengeluarkan surat keterangan, jangan serta-merta, ada aturannya, siapa yang berhak, itu harus dimonitor dan dijaga betul. Saya tanya pada gubernur lain, sama kondisinya,” ujar Zola.

Sementara itu, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, mengatakan, sebelum ada pilkada serentak, pilkada dilaksanakan terpisah-pisah, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling banyak melaksanakan pilkada di dunia, lebih dari 500 dalam 5 tahun, tidak efisien.

Saat ini, kata JK, pilkada sudah lebih baik, diantaranya dengan iklan terbatas, sehingga calon lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat dan terus-menerus diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan, sehingga tidak menyebabkan konflik-konflik besar.

"Jangan terjadi masalah-masalah SARA, agar tidak menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Apabila ada masalah, segera bawa ke ranah hukum, jangan berlarut-larut," tegas JK. (infojambi.com)

Laporan : Yudi / Mustar || Editor : Doddi Irawan

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com