Zola Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2016

LKPJ.jpg" alt="" width="865" height="450" />KOTAJAMBI — Gubernur Jambi, Zumi Zola, menyampaikan nota pengantar LKPJ 2016 ke DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (27/3).

Zola mengatakan, LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021.

“LKPJ ini memiliki makna sangat strategis. Diharapkan dapat memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan perangkat daerah selama tahun 2016, secara lebih transparan dan memberi informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pembangunan ke publik melalui DPRD,” ujar Zola.

Dalam nota pengantar itu terdapat indikator capaian yang meningkat, antara lain :

1. Pendapatan daerah yang memiliki target Rp3,433 triliun telah terealisasi sejumlah Rp3,394 triliun atau sebesar 98,84 persen, jumlah ini lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya sejumlah Rp3,129 triliun atau meningkat Rp264,509 miliar atau bertambah 8,45 persen.

2. Indikator ekonomi Provinsi Jambi tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif, perekonomian Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,20 persen.

3. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2016 mencapai 1,692 juta orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 71.400 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015.

4. Pada bidang kesehatan, penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2016 mengalami penurunan, dari 31 KLB pada tahun 2015 menjadi 20 KLB, sementara sinyal kewaspadaan dini (alerts) yang muncul meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Total alert tahun 2015 sebesar 367 alert menjadi 992 alert pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan perbaikan kinerja program, mengingat total alert meningkat cukup tinggi tapi mampu menekan terjadinya KLB.

5. Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 28.972 unit usaha, meningkat dari tahun 2015 yang tercatat sebanyak 28.075 unit usaha atau terjadi peningkatan sebesar 3,20 persen.

6. Penyerapan tenaga kerja IKMB juga mengalami peningkatan 2,88 persen, pada tahun 2015 jumlah penyerapan tenaga kerja IKMB sebanyak 113.251 orang menjadi 116.509 orang pada tahun 2016, sementara nilai investasi yang terserap pada tahun 2016 sejumlah Rp16,484 triliun, meningkat 2,45 persen dibanding tahun 2015 sejumlah Rp16,090 triliun.

7. Pada bidang ketahanan pangan, ketersediaan energi dari bahan pangan yang tersedia berdasarkan neraca bahan makanan sebesar 2.854 kilo kalori/kapita/hari, ini telah melebihi dari angka ketersediaan ideal sebesar 2.400 kilo kalori/kapita/hari.

8. Pada sub sektor peternakan, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Binatang Taman Rimba menerima Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp2,716 miliar, lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp2,215 miliar.

9. Produksi perikanan hasil budidayapada tahun 2016, sebesar 67.455 ton, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 45.438 ton atau meningkat sebesar 48,4 persen. Begitu pula dengan produksi perikanan tangkap, dimana pada tahun 2016 sebanyak 54.460 ton atau meningkat sebesar 7,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 50.648 ton.

10. Terkait akuntabilitas kinerja pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 mendapatkan nilai “CC” dengan kategori cukup baik.

“Sulit untuk mencapai serapan anggaran 100 persen, banyak kondisi di lapangan yang harus dipertimbangkan dan berbenturan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan dari Pemerintah Pusat. Tahun 2016 merupakan masa transisi, terdapat banyak kondisi-kondisi yang diluar dugaan” ujar Zola.

Zola menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya maksimal dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidaklah mudah, tebukti dengan pertumbuhan eknomi Provinsi Jambi meningkat, angka kemiskinan menurun, dan angka pengangguran menurun. “Data ini langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi,” sebut Zola.

Zola menambahkan, program dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sangat mendukung terhadap kemajuan pembangunan Provinsi Jambi, dan untuk itulah sangat pentingnya sinergitas program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. “Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sangat mempengaruhi untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi, dengan arahan untuk mengutamakan infrastuktur yang dikeluhkan masyarakat, tanpa melupakan bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang ketahanan pangan”, tutup Zola. (infojambi.com)

Laporan : Richi – Yudi Pramono